Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Akhmad Akbar Haka Saputra saat mengikuti Rapat Perencanaan Awal RPMJD Kukar. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Akhmad Akbar Haka Saputra dari Fraksi PDI-Perjuangan, menyoroti secara kritis salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029 yang menyebutkan adanya program stimulus sebesar Rp100 juta bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf).

Menurutnya, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme seleksi dan monitoring dari program stimulus tersebut agar tidak salah sasaran.

“Dari perencanaan yang saya baca seperti program stimulus komunitas kreatif tertulis 100 juta per pelaku Ekraf. Yang mau kami tanyakan, mungkin mekanisme seleksi stimulusnya bagaimana? apakah dia berdasarkan prestasi ataukah bagaimana?” ujar Akbar Haka menanyakan pada saat rapat perencanaan awal RPJMD Kukar, Senin (04/08/2025).

Akbar mengungkapkan menyadari pelaku Ekraf terdapat pada 17 sub sektor, dan diakuinya masih terdapat hal-hal yang belum terlalu jelas, dengan rencana program tersebut dirinya mengkhawatirkan tidak tepatannya sasaran bantuan.

“Jadi kalau salah sasaran itu ibaratnya seperti kita ngasih motor balap dengan CC tinggi ke pembalap yang tidak mahir. Jadi kan pilihan bisa nabrak, bisa sia-sia, karena khawatir kita tidak tahu 100 juta stimulus yang diberikan itu seperti apa proses seleksinya, kemudian monitoringnya,” jelas Akbar Haka.

Atas hal itu Ia menekankan menyadari bahwa Ekraf memiliki 17 subsektor dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan seleksi yang tepat.

“Kami ingin tahu, apakah stimulus itu diberikan berdasarkan prestasi atau seperti apa mekanismenya? Karena kalau salah sasaran, itu ibarat memberikan motor balap tadi, dalam artian tidak digunakan dengan optimal,” ujarnya menegaskan kembali.

Dirinya juga menanyakan berapa besar dana APBD yang akan dialokasikan untuk program ini dan menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaannya.

“Dan ini penting untuk kita tahu berapa yang dianggarkan, agar kita-kita tahu maksudnya seperti apa. Karena sekali lagi khawatirnya salah sasaran, dan kemudian memang yang harus kita kawal bersama adalah proses monitoringnya. Kemudian apakah dia tepat sasaran atau tidak,” pungkas Akbar. (Adv/Tan)